Selenggarakan Kaderisasi Nasional: PB HIMASI Bentuk Karakter Kader Militan dan Emansipatoris
Oleh : Sahrul Anwar
Sumber Foto: Panitia Kaderisasi Nasional PB HIMASI 2019

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi telah melaksanakan Kaderisasi Nasional di Prima Resort Salabintana, Sukabumi (29/12/2019).
Pelaksanaan Kaderisasi Nasional PB HIMASI ini bertemakan:”One Act: Everyone is Activist”. Pelatihan ini dimulai pada tanggal 27-29 Desember 2019. Terdaftar 175 Orang, yang daftar ulang dan mengikuti dari awal sampai akhir pelatihan kurang lebih 90 Peserta.
            “Maksud dari One Act: Everyone is Activist yakni PB HIMASI ingin menyadarkan bahwa setiap mahasiswa adalah aktivis, karena mahasiswa mempunyai fungsi sebagai Agent Of Change, Agent Of Social Control, Iron Stock. Maka dari itu, dalam pelaksanaan kaderisasi diadakan diskusi, dialog, debat, dan simulasi aksi. Dengan adanya semua materi tersebut, kami ingin mahasiswa menyadari peran dan fungsinya peserta sebagai mahasiswa”. Ujar Dendi Selaku Ketua Pelaksana Kaderisasi Nasional PB HIMASI 2019 (29/12/2019).
            Sejalan dengan hal tersebut, ia menginginkan bahwa “Mahasiswa seharusnya lebih kritis terhadap sesuatu atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dan tidak sejalan dengan kepentingan rakyat”.
            Eki Rukmansyah—Ketua Umum PB HIMASI memaparkan bahwa:”Saya sangat bersyukur dengan terlaksananya kaderisasi Nasional. Ini menandakan bahwa banyaknya mahasiswa asal Sukabumi yang ingin menggali potensi pada dirinya. Semoga dengan bergabungnya kader-kader baru di PB HIMASI semakin bisa berkontribusi khususnya terhadap pembangunan kota dan kabupaten Sukabumi serta umumnya masyarakat Sukabumi” (29/12/2019).
            Sebelumnya, acara pembukaan Kaderisasi Nasional PB HIMASI 2019 ini dibuka oleh Wakil Walikota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami., S.H., M.H. Dalam pelaksanaannya pun di hadiri oleh Alumni PB HIMASI. Kaderisasi Nasional ini selain untuk regenerasi dalam organisasi, juga dijadikan sebagai ajang bersilaturahmi antara alumni dengan pengurus, panitia dan peserta baru Kaderisasi Nasional PB HIMASI 2019.
          

Selenggarakan Kaderisasi Nasional: PB HIMASI Bentuk Karakter Kader Militan dan Emansipatoris


Oleh: Sahrul Anwar[1]
Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut. 
Sumber foto: https://Bandung.Kompas.com  

“Penguasa dan Pengusaha (Investor) selalu berbagi Komisi. Dan militer disiapkan sebagai anjing penjaga modal”.

            Pada tanggal 12-13 Desember 2019 Penulis mengikuti Kegiatan seminar kewirausahaan selama 2 hari 1 malam di Sabda Alam Resort, Garut. Bahkan, ada salahsatu pembicaranya mengatakan bahwa menjadi investor adalah pekerjaan yang paling bahagia. Aku tersenyum sambil menatap wajahnya, dalam hati aku berkata:”orang besar ini kenapa berpikiran terlalu kerdil?!”.
            Bahkan kita bisa lihat beberapa kasus berkat investor dan penanaman modalnya. Masyarakat Bali menolak reklamasi berkedok revitalisasi di Teluk Benoa. Hal yang sama terjadi di Jakarta. Bagaimana kisah tentang nelayan yang setiap hari hidup hanya untuk melaut. Bagaimana pula dengan kisah biota-biota laut dan akan menghancurkan ekosistem disana?
     Dilihat dari pengertiannya, Pembangunan adalah suatu usaha dan upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Dari tinjauan ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Rahman, 2011).
            Patut diwajarkan ketika kita tinggal di Bandung dan kita mengikuti beberapa permasalahan yang ada disekitar kita, salahsatunya tentang kasus penggusuran Tamansari. Kasus yang terjadi berawal dari tahun 2017 itu layaknya bola salju yang semakin kesini semakin memuncak hingga kemarin pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, Pemerintah mengerahkan 100 Personel Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan penggusuran dan penggusuran tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada warga yang ada disana.
            Warga dan massa solidaritas yang mendampingi penduduk Tamansari menolak karena dengan tidak adanya pemberitahuan, bahkan alat-alat berat sudah disiapkan. Penggusuran ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Bahkan LBH Bandung, Rifki mengatakan bahwa:” Izin lingkungannya masih diuji tapi ternyata tindakan-tindakan pengosongan ini sudah dilakukan tanpa ada pemberitahuan yang lebih layak, dan di pemukiman warga Tamansari RW 11 masih ada 33 kepala keluarga dan mengisi 16 Bangunan dikawasan tersebut”.          
Satu hari sebelum penggusuran itu dilakukan adalah peringatan Hak Asasi Manusia yang ke-71 dan Kemenkumham menetapkan bahwa Kota Bandung adalah Kota peduli HAM. Sehari setelahnya, penggusuran di Tamansari itu dilakukan tanpa dasar kemanusiaan, bentrok dengan warga dan massa aksi tak bisa dihindari. Tak sedikit yang ditangkap, tak sedikit pula yang luka. Penobatan bahwa Bandung Peduli HAM dirayakan dengan cara yang tak layak untuk dilakukan.
            Maksudnya gini lho, tulisan ini merupakan kritik terhadap penguasa yang memproyeksikan terciptanya wilayah yang bersih dan tak kumuh. Percuma saja jika pembangunan itu dipaksakan dengan melanggar regulasi, dan tidak adanya ketersesuaian antara masyarakat dan pemerintah. Padahal baik buruknya pembangunan itu didasarkan atas berdayanya masyarakat disana dan atas dukungan daripada masyarakat tersebut (Rachman: 2014). Faktor pendorong dan penghambat adanya pembangunan itu bisa terlahir dalam satu pintu: masyarakat!
Saya bukan orang yang anti pembangunan atau pro terhadap pembangunan. Pembangunan itu bukan suatu hal yang mesti dihindari, namun bukan juga suatu hal yang Taken For Granted. Disana kita memerlukan manajemen pembangunan, memerlukan landasan konstitusi yang jelas, dibutuhkan analisa yang tajam dan kuat untuk mengupas persoalan apa sih sebab atau bahkan implikasi dari adanya pembangunan tersebut.
Tulisan ini, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembangunan yang ditugaskan oleh Bapak M Taufiq Rachman. Ph.D., juga menyampaikan pesan nyata bahwa inilah peristiwa yang kami ikuti yang terjadi di Bandung dan berkorelasi dengan pembangunan. Peristiwa yang tak sepopuler Drama Korea atau lebih mengerikan dari film-film horror yang kalian tunggu. Penghargaan Bandung yang “katanya” Kota peduli HAM tak terejawantahkan, dan bisa kita klaim sebagai pembohongan publik!
Dan Bandung bagiku bukan saja menyoal letak geografis semata, didalamnya ramah terhadap penggusuran, persekusi dan minim perwujudan kemanusiaan. Salam Pencerahan!
Referensi:
Rahman, M. Taufiq. (2011). Glosari Teori Sosial. Bandung: Ibnu Sina Press.
M. Taufiq Rahman “Bahan Ajar: Pembangunan Berbasis Masyarakat”. (ht tps://academia.edu/37790114/Pembangunan_berbasis_masyarakat?auto=download). Dikutip pada hari rabu 14 Desember 2019 pukul 20.31 WIB).

           

[1] Sahrul Anwar adalah mahasiswa semester 7 jurusan sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Cabang Kabupaten Bandung.

Bandung: Pembangunan, Kasus Tamansari, dan "Penghargaan HAM"


Menyelami Rasisme Secara Sosiologis
Oleh: Sahrul Anwar

“Anda tidak akan menjadi kapitalisme tanpa rasisme”
-Malcolm X-
           
            Berbicara tentang Rasisme, mungkin sama halnya dengan perasaan kaum milenial yang tengah merindukan kekasihnya—tak kunjung selesai. Bahkan ketika iblis tak mau bersujud kepada adam yang diajarkan dalam kitab suci pun itu berangkat dari tindakan rasialis iblis yang merasa lebih mulia dan lebih senior daripada adam.
            Kita boleh lihat sejarah awal umat islam, muadzin pertama yang asalnya seorang budak bernama bilal berasal dari ras kulit hitam, diperlakukan sangat tak manusiawi oleh kaum Quraisy—terlepas dari perbedaan keyakinan.
            Di Indonesia pun kita mengalami masa kelam tentang rasisme. Terbukti pada era orde baru yang dinahkodai oleh Soeharto dengan adanya Intruksi Presiden no. 14 Tahun 1976 yakni pelarangan tentang kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat Tionghoa semakin terisolir dari kehidupan khalayak.
            Selain itu, Apartheid yang dilakukan di Afrika Selatan pada abad 19-20 dan peristiwa Holocaust yang diterapkan oleh Nazi yang menewaskan jutaan umat manusia serta peristiwa yang terjadi di Selandia Baru yang terjadi pada 15 Maret 2019 semakin melanggengkan sejarah tentang rasisme.
            Untuk mendalami persoalan rasis, mungkin penulis perlu mengutip perkataan penulis post-kolonial sekaligus kritikus bernama Stuart Hall, ia menyatakan bahwa dalam rangka memahami rasisme secara sosiologis, perlu mengetahui tidak hanya sejarahnya, tapi juga implikasi logis dan kemampuan tindakan rasisme dalam beradaptasi dengan situasi yang baru.
            Perkataan Stuart Hall itu selaras dengan ucapan Malcolm X yang diatas penulis kutip. Bahwa anda tidak akan menjadi kapitalisme tanpa rasisme. Contoh konkretnya, sekarang di media sosial begitu populer dan banyak orang yang menawarkan sabun, masker, obat pemutih kulit. Itulah upaya kapitalisme yang dibumbui benih-benih rasisme. Penulis belum pernah mendengar atau melihat adanya sabun, obat, masker penghitam kulit?
            Maka dari itu, penulis patut mengamini perkataan Stuart Hall. Dalam kasus ini, rasisme berkolaborasi dengan kapitalisme. Orang yang terjebak dalam piciknya sistem ini tentunya menganggap bahwa semakin putih seseorang semakin baik. Itu pulalah penekanan sosiolog Peter L. Berger dengan Teori Kontruksi Realitas Sosial yang memandang bahwa proses sosial diciptakan berangkat dari keinginan subjektif dan dikontruksi sesuai kehendaknya.
            Adapun peletak dasar konsep ras bernama W.E.B. Du Bois seorang sosiolog modern yang mempunyai minat besar tentang rasisme. Sebenarnya gagasan Du Bois tentang ras itu mengacu pada teori kelas Karl Marx. Hanya saja Du Bois mengasosiasikan dalam relasi antara ras kulit hitam dan kulit putih.
            Ia melakukan penelitian di kawasan Philadelphia dan menemukan fakta bahwa orang kulit hitam di Amerika selalu termarjinalkan. Terlebih pelayanan publik yang terdiskreditkan.
            Solusi yang ditawarkan Du Bois bahwa kita harus semacam melakukan reformasi terhadap cara pandang bahwa ras bukanlah kelas. Tidak ada ukuran yang dapat mengungguli satu sama lain. Selain itu, upaya pengentasan rasisme itu bisa dilewati dalam berbagai hal. Contohnya upaya Nelson Mandela dalam melawan Apartheid dengan mengintegrasikan masyarakat lewat olahraga rugbi.
            Peristiwa di Selandia Baru boleh kita baca secara fungsionalisme konflik menurut sosiolog Lewis Alfred Coser. Dengan adanya kejadian itu, kita bisa melihat rasa persaudaraan dan duka cita yang teramat dalam dari semua umat manusia. Bahkan di tempat yang sama di Selandia Baru ketika umat muslim sedang melakukan peribadatan, mereka dijaga oleh orang-orang non-muslim.
Buku The Elementary Forms of Religious Life, yakni hasil penelitian Durkheim di suku pedalaman Australia. Di buku tersebut ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi alat integritas sosial, itulah agama. Walaupun ada ritus-ritus dan upacara-upacara yang harus dilakukan.
            Durkheim mewariskan pandangan yang visioner dalam tulisannya walaupun bersifat implisit. Dimana agama harusnya menjadi solusi atas terjadinya tindakan rasisme yang menyebabkan hancurnya kohesi sosial.
            Penulis menganggap bahwa ras adalah suatu kenyataan sosial dan tidak seharusnya memicu sentimen yang melahirkan tindakan ketidakadilan. Tepat pada uraian ini, mungkin kita secara berjamaah mengutuk keras tindakan rasisme. Tapi dengan jujur dan penuh kehati-hatian kita perlu intropeksi diri. Jangan-jangan upaya rasisme itu ada dan tertanam dalam benak kita sendiri? Wallahu a’lam bi al-shawaab~

Penulis adalah mahasiswa Sosiologi 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Menyelami Rasisme Secara Sosiologis

Langganan: Komentar (Atom)